Relokasi Kampung Pulo: Digagas Jokowi, ‘Dieksekusi’ Ahok

765a4eab-8fc3-4ac3-a084-e9a33fcb4988_169





Jakarta – Banjir selalu mampir di Kampung Pulo, Jatinegara, Jakarta Timur, setiap tahun. Kawasan di bibir Kali Ciliwung itu pertama kali dilanda banjir pada 1977. Saat itu banjir hanya numpang lewat karena ketinggianya hanya 20 sentimeter.

Seiring waktu dan perkembangan kota Jakarta, ketinggian air saat banjir terus bertambah. Bahkan dalam sepuluh tahun terakhir banjir di Kampung Pulo mampu menenggelamkan tempat tinggal warga.

Melihat kenyataan itu, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak tinggal diam. Sepekan setelah dilantik jadi Gubernur Jakarta pada 15 Oktober 2012, Joko Widodo (Jokowi) langsung memikirkan solusi untuk mengatasi banjir di Kampung Pulo.
 
Dua tahun kemudian, tepatnya Februari 2014 setelah melakukan aneka dialog Pemprov mengambil keputusan merelokasi warga di Kampung Pulo ke rumah susun. Warga setuju relokasi dengan sejumlah syarat.

Warga di bantaran Kali Ciliwung enggan dipindahkan ke rusun yang berjarak 1 km dari tempatnya sekarang. Selain itu, mereka juga meminta penggantian uang atas bangunan yang mereka miliki.

Oktober 2014 kursi Gubernur Jakarta beralih dari Jokowi ke Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Program relokasi warga Kampung Pulo yang digagas Jokowi dilanjutkan oleh Ahok.  

Permintaan warga yang disampaikan ke Jokowi pun dituruti oleh Ahok. Pemprov membangun rumah susun sebagai tempat relokasi warga di Jatinegara, tak jauh dari Kampung Pulo. Ganti rugi pun dijanjikan bagi warga yang memiliki surat-surat tanah resmi.

Pada Juli 2015, rusun yang disiapkan oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta selesai dibangun. Namun persoalan relokasi belumlah berjalan mulus alias masih tersendat.

Gubernur Ahok kembali turun tangan menemui perwakilan warga pada Selasa 4 Agustus 2015. Ahok ingin mengajak bicara secara langsung warga yang menolak direlokasi.

Sayang setelah pertemuan warga dengan Ahok Juli lalu, relokasi tak berjalan sesuai harapan. Pada Kamis 20 Agustus 2015 saat ribuan satuan polisi pamong praja berniat menggusur bangunan di Kampung Pulo mendapat perlawanan warga. Warga menuntut ganti rugi, sesuatu yang tak bisa dipenuhi Ahok karena tidak ada dasar hukum bagi warga yang menduduki tanah negara mendapat ganti rugi.

Bentrok pun terjadi antara warga dengan satpol PP dan petugas kepolisian yang berniat menggusur permukiman di Kampung Pulo. Setelah dilakukan negosiasi, warga akhirnya mengalah dan mau direlokasi.

Namun persoalan belum selesai. Sejumlah pakar, dan sejarawan JJ Rizal mengkritisi langkah Ahok yang menggusur permukiman di Kampung Pulo.

Namun penataan tepi Kali Ciliwung di Kampung Pulo terus dilakukan. Setelah warga direlokasi, pemerintah DKI Jakarta kini akan melanjutkan penurapan Kali Ciliwung.

“Selanjutnya adalah penurapan Ciliwung yang sudah tertunda lama terkait Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane,” ujar Kepala Dinas Bina Marga DKI Jakarta, Yusmada Faizal, kepada detikcom, Senin (24/8/2015).

Yusmada mengatakan pekerjaan ini dilakukan karena merupakan bagian dari program normaliasi Ciliwung. Bina Marga akan masuk ke Kampung Pulo jika masih tersisa lahan. “Kalau ada kita baiknya buat jalan,” ucapnya.

Akankah Kampung Pulo terbebas dari banjir setelah 30 tahun lebih?

(erd/nrl)

Ikuti informasi penting, menarik dan dekat dengan kita sepanjang hari, di program “Reportase Sore” TRANS TV, Senin sampai Jumat mulai pukul 14.30 – 15.00 WIB


Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *