Panasnya Polemik Beras Oplosan

cd3513fd-9928-44ca-b1fe-f539a52624f5_169-d02a8d264a66e1136292b3883bf6fe3100db1bc1

Jakarta – PT Tiga Pilar Sejahtera Food Tbk menggelar paparan publik di Bursa Efek Indonesia, Selasa (25/7/2017). Emiten berkode saham AISA itu menjelaskan panjang lebar soal bisnis PT Indo Beras Unggul (IBU), anak usahanya yang terbelit kasus beras.

Seperti diketahui, Satgas Pangan Polri menggerebek gudang milik PT IBU di Bekasi, Kamis (20/7/2017). Satgas menyita 1.161 ton beras diduga jenis IR 64 yang dicampur dan dikemas menjadi beras premium.

Beras-beras ini kemudian dijual ke pasar ritel modern dengan merek Maknyuss dan Cap Ayam Jago dengan harga di atas Rp 13.700 dan Rp 20.400/kg. Di sisi lain, benih dan pupuk varietas IR 64 disubsidi pemerintah dan harga jualnya pun ditetapkan Rp 9.000/kg.

Alhasil, PT IBU dituding mencampur beras subsidi serta menjualnya dengan harga tinggi. Menjawab tuduhan itu, Direktur sekaligus juru bicara AISA, Jo Tjong Seng, menjelaskan pihaknya tidak mengoplos beras bersubsidi, yaitu beras miskin (raskin) atau yang sekarang dikenal sebagai rastra (beras sejahtera).

“Kami itu tidak menggunakan beras rastra sebagai bahan baku kami. Subsidi input sudah selesai dari tingkat gabah,” tuturnya, dalam acara Public Expose Isidentil di Gedung BEI, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Selain itu, Presiden Direktur AISA, Stefanus Joko Mogoginta, menegaskan PT IBU juga membeli gabah yang beredar di pasar. Pembelian gabah dilakukan juga langsung dari para petani di lingkungan sekitar pabrik. Sehingga jika IR64 yang dibeli PT IBU melanggar aturan, maka kompetitor lain harusnya bernasib sama.

“Petani biasanya menjual dari kelompok tani, nah kami ambil dari situ. Kami beli seperti beras yang dibeli orang lain. Jadi pelaku usaha lain juga beli IR64,” tegasnya.

Jawaban Mentan

Di hari yang sama, Menteri Pertanian (Mentan), Amran Sulaiman, juga memberi keterangan seputar masalah beras PT IBU. Amran mengatakan, masalah hukum PT IBU diserahkan pada penegak hukum, produksi pangan menjadi tanggung jawab Kementerian Pertanian dengan seluruh pemangku kepentingan, dan disparitas harga ditangani oleh Satgas Pangan (Polri, Kemendag, Kementan, Kemendagri, Kemen BUMN/Bulog, KPPU).

Soal beras subsidi, Amran menjelaskan, ada dua jenis subsidi terkait beras, yaitu subsidi input dan subsidi output.

“Subsidi input terkait beras, berupa subsidi benih sekitar Rp 1,3 triliun dan subsidi pupuk Rp 31,2 triliun,” terang Amran.

Sedangkan subsidi output berupa subsidi harga beras atau biasa disebut beras sejahtera (Rastra) untuk rumah tangga sasaran (pra sejahtera) yang besarannya sekitar Rp 19,8 triliun. Bulog yang bertugas mendistribusikan rastra ke rumah tangga sasaran.

Beras yang ditemukan di Bekasi berasal dari gabah Varietas Unggul Baru (VUB), di antara varietas IR 64 yang turunannya antara lain: Ciherang, Mekongga, Situ Bagendit, Cigeulis, Impari, Ciliwung dan Cibogo. Total VUB yang digunakan petani sekitar 90% dari luas panen padi 15,2 juta hektar

Hampir mayoritas beras kelas medium dan premium itu berasal dari gabah varietas Varietas Unggul Baru (VUB) yang diproduksi dan dijual petani kisaran Rp 3.500-4.700/kg gabah. Gabah diolah/digiling menjadi beras di petani berkisar Rp 6.800-7.000/kg dan petani menjual beras berkisar Rp 7.000/kg dan penggilingan/Pedagang kecil menjual Rp. 7.300/kg ke Bulog (HPP Beras).

“Pemerintah membeli gabah sesuai HPP untuk melindungi petani saat harga jatuh dan membeli gabah di atas HPP oleh Bulog dengan pola komersial. Pemerintah mendorong agar harga lebih bagus sehingga menguntungkan petani,” kata Amran.

Saran ke Jokowi

Polemik kasus beras PT IBU juga menyita perhatian banyak pihak. Tak ketinggalan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK).

JK mengatakan, tak masalah membeli beras dari petani maupun penggilingan tak masalah selama tidak melanggar aturan yang berlaku.

“Membeli beras dari petani itu kan sah-sah saja kan, penggilingan juga sah. Jadi memang perlu dicermati apanya yang melanggar. Kalau memang melanggar, ya ambil tindakan,” kata JK di kantornya.

Ia juga mengingatkan, pengusutan kasus beras tersebut harus cermat dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

“Kita tidak ingin juga langkah-langkah itu membuat soal beras ini terganggu. Tapi kita juga ingin jangan ada yang mengambil keuntungan terlewat besar dalam bisnis ini,” kata JK.

Sementara Ekonom, Dradjad Wibowo, juga angkat bicara soal kasus beras yang membelit PT IBU. Ia justru menyarankan Presiden Joko Widodo (Jokowi) memanggil Mentan Amran Sulaiman dan Kapolri Jenderal Tito Karnavian.

“Sebagai alumnus IPB, saya berharap Presiden Jokowi menegur Kapolri dan Mentan dalam kasus beras. Bapak Presiden, kisruh beras ini membuat pemerintahan Bapak jadi terlihat anti petani dan anti perusahaan pertanian,” kata Dradjad.

Apa alasan Dradjad menyarankan hal itu?

“Setelah mempelajari apa yang mereka lakukan, saya harus katakan bahwa, bisnis mereka itu merupakan sebuah inovasi tata niaga pertanian yang brilian,” ujar Dradjad.

Ia menambahkan, perusahaan inovator seperti itu seharusnya diberi penghargaan. Kalaupun berbuat salah, seharusnya diberi pembinaan, bukan dihukum.

“Bukan malah dihukum dengan tuduhan-tuduhan yang membuat alumnus pertanian seperti saya bertanya-tanya,” ucap Dradjad. (hns/wdl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *