Kereta Cepat JKT- BDG Mandek Sampai Ditegur Jokowi, Apa Masalahnya?

5bcc31cf-cfde-4cea-b454-14be4dc89ea3_169-538659626701df8c1fa428d9565bc7d00e71e910

Jakarta – Proyek kereta cepat Jakarta-Bandung saat ini seperti jalan di tempat, dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) dua kali menegur menterinya soal proyek ini. Tidak ada perbedaan berarti sejak dimulainya groundbreaking Januari 2016 silam.

Dalam tahap awal, sepanjang 5 kilometer (km) lahan di Walini dimulai konstruksinya. Namun, sampai saat ini konstruksi di wilayah tersebut juga tidak terlihat jelas fisiknya.

Selain itu, dana pinjaman tahap pertama dari China sebesar US$ 1 miliar atau Rp 13 triliun dari total US$ 5,9 miliar tak juga terlihat. Padahal penandatanganan pencairan pinjaman tahap pertama sudah dilakukan di China Mei lalu.

Wakil Ketua Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), Djoko Setijowarno, mengungkapkan mandeknya pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung disebabkan karena kurangnya perencanaan yang matang. Pasalnya, proyek ini membutuhkan anggaran yang besar mencapai US$ 5,9 miliar.

“Banyak hal yang harus dicermati, bukan menolak tapi perlu perhitungan yang matang karena menyangkut anggaran besar,” kata Djoko saat dihubungi detikFinance, Jakarta, Selasa (25/7/2017).

Tak tanggung-tanggung, untuk menggarap proyek ini dibentuk sebuah badan usaha yaitu PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC). Jadi 60% saham KCIC dimiliki oleh PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sisanya sebesar 405 dipegang China Railway International Co.

Adapun PSBI adalah perusahaan bentukan empat BUMN, yaitu, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk (WIKA), PT Jasa Marga (Persero) Tbk (JSMR), PT Kereta Api Indonesia (KAI), dan PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII).

Djoko juga khawatir dengan adanya proyek ini menambah beban bagi KAI yang saat ini tengah menjadi investor proyek Light Rail Transit (LRT) Jabodebek.

“Padahal beban PT KAI sekarang sudah cukup berat,” kata Djoko.

Lambatnya progres pembangunan proyek kereta cepat juga tidak terlepas dari ketidaksiapan lahan. Sehingga sampai saat ini kemajuan pembangunan lahan baru mencapai 55%.

“Kenapa hal itu diperjelas dulu, baru groundbreaking. Betul (lahan) dan trasenya, tapi yang tidak kalah penting amdalnya (Analisis Mengenai Dampak Lingkungan) harus dibuat beneran dan FS (Feasibility Study) juga harus serius,” tutur Djoko. (wdl/wdl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *