Ditegur Jokowi, Pembebasan Lahan Kereta Cepat JKT-BDG Baru 55%

a8fda84c-73da-4238-8c78-065c61ffe0cb_169-389c27d026e4b26da535883202fee5463ae14a20

Jakarta – Presiden Joko Widodo (Jokowi) Selasa (25/7/2017) kemarin kembali menyindir soal lamanya proyek kereta cepat di Indonesia. Jokowi mengaku Indonesia tertinggal jauh dibandingkan negara lain yang sudah membicarakan alat transportasi yang lebih cepat dari kereta cepat, yaitu hyperloop.

Setelah menghadiri rapat di Istana Negara, Menteri BUMN, Rini Soemarno, mengungkapkan pembebasan lahan sudah mencapai 55% dan masih banyak yang harus dikejar ketertinggalan. Peletakan batu pertama atau groundbreaking proyek ini dimulai pada Januari 2016 lalu, namun belum ada perkembangan berarti.

“Jadi kita membicarakan sudah seberapa besar yang dibebaskan lahan, sudah 55%. Jadi masih ada hal-hal yang pembebasan harus diselesaikan,” kata Rini di Istana Negara, Selasa (25/7/2017) kemarin.

Rini menambahkan, Jokowi meminta semua pihak terlibat untuk mempercepat pembebasan lahan proyek kereta cepat Jakarta-Bandung.

“Jadi Bapak Presiden menekankan bahwa BPN (Badan Pertahanan Nasional), Kementerian ATR (Agraria dan Tata Ruang) perlu membantu sehingga pembebasan lahan bisa selesai,” tutur Rini.

Dengan 55% lahan yang sudah dibebaskan, maka pinjaman dari China Development Bank (CDB) untuk proyek ini sudah bisa cair. Karena syarat pinjaman cair adalah, lahan harus bebas 53%.

Penarikan utang ini, kata Rini, ditargetkan cair pada pekan pertama Agustus 2017. “Dan memang ada beberapa hal seperti final Penlok (penetapan lokasi) di DKI kita harapkan kita dapat akhir bulan ini, yaitu tanggal 31 Agustus. Jadi tadi dari Gubernur juga sudah ada Insya Allah semuanya lancar,” ujar Rini.

Dalam kesempatan itu Rini menegaskan, proyek ini dikerjakan murni secara bisnis. Pemerintah Indonesia sama sekali tidak ada sangkut pautnya dalam proyek tersebut.

“Betul-betul ini BUMN dan BUMN pun membuat konsorsium dan konsorsium membuat joint venture 60:40. Berarti ini kan sebetulnya PMA (Penanaman Modal Asing). Jadi ini yang perlu diingat selalu, jadi enggak ada lari ke pemerintah. Memang biasa kan kalau ada worse scenario situation bagaimana, jadi makanya di sini kita melihat dari pihak investor China pun kalau memang dari pihak kita, kita ingin menurunkan saham juga diperbolehkan. Nah apa mereka mau ambil, nah itu kita juga bicara dengan Kementerian Perhubungan tadi bila itu terjadi apa bisa disetujui tidak kementerian perhubungan, dan itu tidak ada masalah,” papar Rini. (wdl/wdl)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *